WargaRakyat.com

Breaking News

Balian Beach Tabanan Attracts International Tourists with Perfect Waves

TABANAN Bali — Balian Beach, located in Lalanglinggah Village, West Selemadeg District, Tabanan Regency, Bali, continues to strengthen its position as a favorite destination for surfing enthusiasts. This beach offers breathtaking exotic coastal charm, is safe, and impeccably clean. Its consistent and challenging waves make it a true hidden paradise for both local and international surfers.

The allure of Tabanan's western coastline has successfully drawn the enthusiasm of foreign tourists seeking a memorable holiday experience. Beyond riding the waves, international visitors are treated to a relatively tranquil beach atmosphere and a diverse range of local and international culinary delights along the coast. The stunning scenery of Balian Beach further completes a memorable tropical vacation experience for every visitor.

Balian Beach now stands as proof that West Bali's marine tourism potential continues to grow rapidly without sacrificing its natural beauty. This area has become the ideal choice for travelers seeking a combination of adventure, comfort, and serenity away from the hustle and bustle of the city center. Don't forget to follow the Instagram account @baliinsightnews for the latest news updates and exciting travel destination recommendations across the Island of the Gods. Baliinsightnews.com

Layanan Prima Disdukcapil Tabanan Dapat Pujian dari balilegalcare.com dan swarawita.com

TABANAN, Bali

Konsultan hukum balilegalcare.com bersama jurnalis swarawita.com memberikan apresiasi terhadap kinerja pelayanan prima yang dihadirkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tabanan, Bali. Layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi di gerai Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tabanan dinilai berjalan efektif, transparan, dan memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat umum maupun praktisi hukum yang membutuhkan kepastian dokumen legalitas.

Dalam pelaksanaannya, petugas Disdukcapil di lokasi dinilai bersikap ramah, cekatan, serta profesional dalam melayani dan menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi warga secara solutif. Selain kualitas sumber daya manusianya, fasilitas gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tabanan turut mendapat penilaian positif berkat kebersihan area pelayanan yang terjaga dengan baik, tata ruang tunggu yang tertib, serta ketersediaan area parkir kendaraan yang luas, tertata, dan nyaman bagi pengunjung.

Inovasi keterpaduan layanan dan kenyamanan fasilitas di MPP Tabanan ini diharapkan terus konsisten dipertahankan demi mewujudkan birokrasi pemerintahan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada kepuasan publik. Untuk mendapatkan konsultasi serta informasi hukum terpercaya, masyarakat dapat mengikuti akun Instagram resmi @Balilegalcare, serta mengikuti akun @swarawita untuk memperoleh rangkuman berita dan informasi terkini seputar Bali. Istimewa

Presiden Prabowo Tegaskan Penertiban Regulasi dan Korporasi untuk Cegah Kebakaran Gambut

WargarakyatPresiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang melakukan pembakaran secara sengaja.

Presiden Prabowo Subianto memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Dipublikasikan pada Jumat, 25 September 2026 16:37 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penertiban regulasi dan korporasi sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang melakukan pembakaran secara sengaja. Selain penegakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, Presiden Prabowo menilai pembenahan regulasi juga diperlukan untuk memperkuat pencegahan kebakaran.

“Jadi saudara-saudara, kita akan selidiki terus korporasi-korporasi yang melakukan pembakaran sengaja. Yang pertama kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas,” tutur Presiden dalam pengantarnya pada video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 25 September 2026.

Presiden Prabowo menuturkan bahwa masih terdapat sejumlah peraturan daerah di tingkat kabupaten yang memberikan ruang untuk pembakaran lahan hingga dua hektare. Menurut Presiden Prabowo, ketentuan tersebut dapat menjadi celah yang menyulitkan pengendalian apabila kebakaran meluas.

“Masih ada delapan Perda di kabupaten. Bayangkan yang mau pakai loop hole bahwa boleh bakar 2 hektare which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektare. Kalau dia bakar 2 hektare bagaimana dihentikan itu kebakaran,” ujar Presiden.

Dalam penanganan di tingkat masyarakat, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat edukasi melalui pengerahan personel TNI dan kemungkinan Polri ke daerah-daerah. Langkah tersebut juga akan disertai dengan penyediaan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan sarana untuk mengelola lahan tanpa melakukan pembakaran.

“Jadi saya sudah tugaskan TNI nanti mungkin Polri saya turunkan seribu perwira mayor, letkol, kolonel seribu saya turunkan ke kabupaten-kabupaten itu untuk memberi edukasi,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menekankan bahwa upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat tetap mengelola lahan dan meningkatkan kesejahteraan tanpa harus melakukan pembakaran. Pemerintah juga akan menyiapkan dukungan berupa lahan maupun sarana pendukung sesuai kebutuhan.

“Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian,” tutur Presiden.

Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa korporasi memiliki kewajiban yang telah ditetapkan dalam regulasi, mulai dari penyediaan menara, embung, hingga tim pemadam kebakaran. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, menurut Presiden, perlu dipastikan melalui penertiban.

“Setiap 5 hektare harus ada menara, setiap sekian hektare harus ada embung, setiap sekian– sudah ada regulasi, dan Anda harus punya tim pemadam kebakaran dari karyawan anda. Ada perusahaan yang patuh ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan kebakaran harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan kewajiban korporasi dijalankan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut.

“Kita ingin rakyat kita sejahtera tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita. Tapi korporasi ini lain, perusahaan, kita sudah ada ketentuan, sudah ada kewajiban-kewajiban,” tegas Presiden.

(BPMI Setpres)

Mafindo Bali Bersama Pemkab Bangli Gelar Kelas Kecerdasan Artifisial (AI) untuk Guru SMP, Dorong Pemanfaatan AI yang Cerdas, Bijak, dan Berdampak

BANGLI, Bali , 24 September 2026 – Dalam upaya meningkatkan literasi digital dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan, Mafindo Bali berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangli—khususnya Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) jenjang SMP Kabupaten Bangli—menyelenggarakan kegiatan Kelas Kecerdasan Artifisial (AI) bagi guru-guru jenjang SMP se-Kabupaten Bangli.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari berturut-turut pada 22 dan 23 September 2026 ini bertempat di Aula SMP Negeri 5 Bangli. Program ini disambut dengan antusiasme tinggi, menghadirkan masing-masing 60 orang peserta guru pada setiap harinya.

Pelatihan ini merupakan bagian dari program "AI Goes to School Mafindo" yang didukung penuh oleh Asian Venture Philanthropy Network (AVPN) dan Google.org. Program ini bertujuan mengedukasi para guru tentang pentingnya literasi AI di era digital.

Materi yang dibahas dalam kelas ini dirancang secara komprehensif dan disampaikan oleh kedua trainer AI Mafindo Bali yaitu I Made Indra Wijaya dan Lidwina Hana. Fokus utama pembahasan mencakup bagaimana AI berdampak dalam dunia pendidikan, etika penggunaan AI, hingga manajemen prompt agar output yang dihasilkan AI bisa lebih optimal. Selain itu, guru-guru juga diberikan wawasan praktis mengenai pemanfaatan AI untuk membantu kreativitas dalam mengajar, mempermudah pengelolaan kelas, hingga meringankan beban tugas administrasi dan kinerja harian guru. Hal-hal tersebut menjadi fundamental agar pendidik mampu memanfaatkan AI secara cerdas, bijak, dan berdampak.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Bangli, di antaranya Wakil Bupati Bangli, Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Bangli, Ketua MKKS jenjang SMP Kabupaten Bangli, serta Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Bangli.

Ketua Mafindo Bali, Dimas Fadhilah Aprilian Santosa dalam sambutannya, memaparkan bagaimana proses kegiatan ini dapat terlaksana hingga sukses digelar. "Kolaborasi bersama Pemkab Bangli ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam membekali para pendidik dengan literasi AI yang fundamental. Kami berharap guru-guru di Bangli dapat memanfaatkan teknologi ini secara cerdas, bijak, dan berdampak untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih adaptif." ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar merasa sangat bahagia dan berterima kasih atas terselenggaranya program AI Goes to School karena menilai program tersebut sangat bermanfaat dalam membantu guru mendampingi siswa memahami serta mengaplikasikan teknologi Kecerdasan Artifisial (AI) di sekolah. Beliau juga menekankan bahwa AI bukanlah pengganti peran guru, melainkan sebuah teknologi yang perlu dipahami, dimanfaatkan, dan dikembangkan oleh para pendidik untuk memperkuat serta mendukung proses pembelajaran di sekolah masing-masing.

Melalui sinergi bersama antara Mafindo Bali, Pemerintah Kabupaten Bangli, dan pihak sekolah, kegiatan ini diharapkan menjadi batu loncatan yang signifikan bagi kemajuan pendidikan yang adaptif dan inovatif di Provinsi Bali.

Kontak Media:

Mafindo Bali

Media Sosial Instagram : @mafindobali

Direktorat Intelkam Polda Bali Mengimbau Pengelola Hunian Aktif Melaporkan Data Tamu WNA melalui Cakrawasi dan APOA

Denpasar Bali — Dir Intelkam Polda Bali melalui PS. Kasubdit IV Kamneg Direktorat Intelkam Polda Bali Kompol Ni Luh Komang Sri Subakti,S.H.,M.H yabng mengawaki pengawasan OA melalui Website Cakrawasi menyerukan kepada seluruh pengelola hunian di Bali agar proaktif menginput data tamu, khususnya warga negara asing (WNA), ke dalam sistem Cakrawasi dan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Seruan tersebut disampaikan mengingat masih terdapat WNA yang berada di wilayah Bali namun belum terdata dalam kedua sistem tersebut, sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan dan pendataan terhadap keberadaan serta aktivitas orang asing di wilayah Bali.

Menurut Beliau, pihaknya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap hunian yang menerima tamu WNA untuk memberikan data keberadaan mereka melalui link website Cakrawasi www.cakrawasibali.com. Ia menekankan bahwa ketidaklengkapan data tersebut menjadi kendala serius dalam pengawasan, terutama karena Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata sehingga aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan maupun masyarakat setempat harus dijaga bersama.

Beliau mencontohkan sejumlah kasus menonjol yang melibatkan WNA, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana, antara lain kasus kriminalitas, penipuan (scam), hingga pengungkapan laboratorium narkotika yang memanfaatkan celah lemahnya pengawasan terhadap hunian privat.

Menurutnya, berbagai kejadian tersebut salah satunya dipengaruhi oleh masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pengelola hunian untuk menyampaikan informasi data keberadaan WNA yang tinggal atau menginap di tempat hunian tersebut kepada petugas melalui website Cakrawasi.

Karena itu, beliau berharap partisipasi aktif seluruh pengelola hunian dapat memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga serta pariwisata Bali dapat berlangsung secara aman, nyaman dan kondusif.

Kecelakaan Dua Sepeda Motor di Jalan MH. Thamrin, Kediri, Tabanan

Tabanan, BaliBali – Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor di Jalan MH. Thamrin, Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, pada hari Selasa, 22 September 2026 pukul 17.20 WITA. Insiden tersebut terjadi di jam-jam sibuk sore ketika arus lalu lintas di kawasan tersebut sedang cukup ramai. Hingga berita ini diturunkan, kronologi pasti penyebab kecelakaan belum dapat diketahui secara jelas karena belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang maupun saksi di lokasi kejadian.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat seorang ibu bersama anak perempuannya terjatuh akibat kecelakaan tersebut. Selain itu, tampak seorang bapak, seorang ibu, serta anak yang masih berusia balita dalam kondisi menangis, diduga mengalami syok akibat insiden yang terjadi di depan mata mereka. Suasana di lokasi sempat mencekam ketika para korban dan keluarga yang terlibat berusaha menenangkan diri sambil menunggu bantuan datang. Warga sekitar yang berada di lokasi turut memberikan pertolongan awal ketika kejadian ini baru saja berlangsung.

Menanggapi peristiwa tersebut, masyarakat dihimbau untuk selalu berhati-hati saat berkendara di jalan raya. Pengendara diminta untuk tidak terburu-buru, tetap menjaga jarak aman, dan selalu menerapkan prinsip safety riding, seperti memakai helm, mematuhi rambu lalu lintas, serta berkendara sesuai batas kecepatan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama, sehingga kewaspadaan dan kepatuhan terhadap aturan berkendara menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang.istimewa

Viral! Perlengkapan Safety Lengkap Selamatkan Jurnalis dari Tragedi Turunan Ekstrem Tabanan

‎TABANAN Bali – Kecelakaan tunggal menimpa salah satu awak media Swarawita saat mengendarai sepeda motor Honda Vario pada Rabu, 16 September 2026, sekitar pukul 15.00 WITA. Peristiwa ini terjadi di area turunan ekstrem dekat Tohjiwa Monkey Bridge, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka ringan dan sepeda motor mengalami kerusakan cukup parah pada bagian stang, starter, spion, rem depan, hingga perbaikan harpun dan kones.

‎Insiden ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintasi jalur-jalur ekstrem dengan turunan tajam di wilayah pedesaan. Kejadian ini juga menegaskan pentingnya penggunaan perlengkapan berkendara yang lengkap. Penggunaan helm standar, sepatu, serta safety gear lainnya terbukti meminimalkan risiko bahaya fatal dan menekan cedera fisik yang lebih serius saat terjadi benturan.

‎Masyarakat berharap adanya perhatian dan tanggapan cepat dari pemerintah daerah setempat untuk melakukan evaluasi serta perbaikan fasilitas jalan di kawasan tersebut. Peningkatan penerangan, pemasangan rambu peringatan kecelakaan, hingga perbaikan permukaan jalan yang lebih aman sangat dibutuhkan demi keselamatan serta kenyamanan warga umum maupun wisatawan yang melintas. Istimewa

‎

Bali Wedding Celebrants Bridges Balinese Tradition and International Marriage Law

BALIBALI, INDONESIA — Bali Wedding Celebrants (@baliweddingcelebrants), a Bali-based ceremony service specializing in legal weddings, elopements, and vow renewals, continues to establish itself as a trusted name for international couples seeking ceremonies that are both emotionally meaningful and legally binding. Operating from the island of Bali, the service is distinguished by a celebrant with a legal background, allowing couples to experience the warmth of Balinese tradition while benefiting from the precision of proper documentation. The result is a process in which couples can be fully present in the moment, confident that every legal detail has been handled correctly.

The service offers a comprehensive range of ceremonies designed to meet the varied needs of couples from around the world. These include legal wedding ceremonies that are beautiful, fully documented, and officially recognized; intimate elopements designed for two; and vow renewals that allow couples to celebrate and reaffirm their commitment in paradise. In addition, Bali Wedding Celebrants provides legal consultation with expert guidance on marriage documentation and requirements, as well as English-fluent officiating, ensuring that ceremonies are accessible and understandable to every international guest.

According to the company, its appeal rests on four key strengths: legal expertise backed by lawyer association and legal wedding knowledge; fluent English that makes ceremonies heartfelt and accessible; an authentic Balinese atmosphere woven into every celebration; and end-to-end support that guides couples from their first inquiry through to a signed certificate. For more information, couples and media representatives are invited to connect via Instagram at @baliweddingcelebrants or through the official website, balilegalexperts.com. Press materials are available on request, and all images are © Bali Wedding Celebrants.

Tidak Ada Toleransi, Presiden Prabowo Perintahkan Cabut Izin dan Usut Pidana Korporasi Pelaku Karhutla

Tidak hanya pencabutan izin, Kepala Negara meminta agar unsur pidana tetap diselidiki terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara hybrid terkait penanganan sejumlah bencana di Tanah Air dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 16 September 2026. Foto: BPMI Setpres/Kris

Tidak Ada Toleransi, Presiden Prabowo Perintahkan Cabut Izin dan Usut Pidana Korporasi Pelaku Karhutla

Tidak hanya pencabutan izin, Kepala Negara meminta agar unsur pidana tetap diselidiki terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara hybrid terkait penanganan sejumlah bencana di Tanah Air dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 16 September 2026. Foto: BPMI Setpres/Kris

Dipublikasikan pada Rabu, 16 September 2026 20:55 WIB

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tidak hanya pencabutan izin, Kepala Negara meminta agar unsur pidana tetap diselidiki terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid terkait penanganan sejumlah bencana di Tanah Air dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 16 September 2026. Presiden menyoroti laporan Kapolri mengenai kebakaran yang disengaja dan dugaan keterlibatan puluhan korporasi.

“Jadi semua tadi yang dinilai oleh Kapolri, diverifikasi yang melanggar, kita akan bertindak dengan keras. Apalagi yang sudah diberi sanksi tahun-tahun yang dulu, kalau sekarang masih dia melanggar, berarti tidak ada jalan lain, kita harus cabut semua izin-izinnya,” tegas Presiden.

Menurut Presiden Prabowo, pencabutan izin harus segera dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi pihak terkait terbukti bertanggung jawab. Kepala Negara menegaskan tidak boleh lagi ada toleransi terhadap pelanggaran yang telah terbukti.

“Dan akan kita lakukan dalam waktu dekat, saya minta tidak usah lagi ada macam-macam kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya. Dan bila perlu setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” lanjutnya.

Presiden Prabowo juga memberikan instruksi khusus kepada Kapolri untuk mengerahkan seluruh jajaran dalam mendalami dugaan pelanggaran. Penyelidikan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran mendapatkan tindakan sesuai pelanggarannya.

“Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian. Selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini,” ujar Presiden.

Di samping langkah penegakan hukum, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah mempertahankan stamina dalam penanganan karhutla. Berdasarkan laporan yang diterima Kepala Negara, kondisi dalam satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan sehingga pemerintah harus tetap meningkatkan kesiapsiagaan.

“Kita harus punya stamina, ketahanan, tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh,” ujar Presiden.

Kepala Negara menekankan bahwa penanganan karhutla saat ini harus menjadi pelajaran untuk membangun sistem mitigasi yang lebih kuat. Persiapan yang lebih masif diperlukan agar pencegahan dan penanganan karhutla pada masa mendatang berlangsung semakin cepat, terpadu, dan efektif.

“Dan ini juga mengingatkan kita bahwa persiapan kita harus lebih masif, dan penanganan-penanganan yang akan datang saya yakin akan lebih baik dari pengalaman kita sekarang. Saya tekankan bahwa masalah kebakaran hutan ini harus kita benar-benar kendalikan,”

tegas Presiden.

(BPMI Setpres)

Cara Menikah Sah di Bali: Peran Penting Legal Wedding Celebrant

Bagi pasangan WNA yang ingin menikah di Bali, memahami aspek legal wedding menjadi langkah awal yang krusial. Legal wedding di Bali untuk WNA memerlukan pemenuhan dokumen resmi seperti paspor, akta kelahiran, surat keterangan status, serta izin dari kedutaan atau konsulat negara asal. Proses ini harus ditangani oleh legal wedding celebrant berpengalaman agar setiap persyaratan administrasi terpenuhi sesuai regulasi Indonesia, sehingga pernikahan Anda sah secara hukum dan tercatat dengan benar di catatan sipil setempat.

Memilih penyelenggara yang tepat akan menentukan kelancaran seluruh rangkaian acara. Konsultasi dengan legal wedding celebrant di Bali membantu pasangan internasional memahami alur verifikasi dokumen, penerjemahan tersumpah, hingga pendaftaran pernikahan resmi. Layanan wedding celebrant Bali yang profesional juga memastikan momen intimate wedding di venue seperti villa, pantai, atau bale terbuka berjalan khidmat tanpa kendala administratif. Dengan pendampingan ahli, Anda dapat fokus menikmati prosesi sakral bersama keluarga dan sahabat yang hadir.

Untuk mewujudkan legal wedding di Bali yang aman dan terpercaya, hubungi balilegalexperts.com untuk berkonsultasi langsung dengan legal wedding celebrant berpengalaman. Tim mereka siap membantu merancang pernikahan sah bagi WNA, mulai dari persiapan dokumen hingga hari bahagia Anda. Anda juga dapat menghubungi melalui DM Instagram @baliweddingcelebrants untuk respons cepat dan informasi lengkap. Pastikan hari istimewa Anda di Bali berjalan legal, indah, dan tak terlupakan bersama para ahli yang tepat. Istimewa

Dukcapil Kemendagri Perkuat Layanan Kependudukan Digital dan Integrasi Data Nasional

Wargarakyat.com Viral

Dirjen Teguh Setyabudi mengatakan, penguatan digitalisasi kependudukan menjadi fokus utama Dukcapil. Hal ini dilakukan dengan terus mendorong percepatan aktivasi IKD melalui berbagai strategi, termasuk program jemput bola di berbagai daerah agar masyarakat makin mudah mengakses layanan publik berbasis digital. (Foto: Dukcapil/Lukman)

Jakarta — Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus melakukan percepatan penguatan pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di seluruh Indonesia. Hingga pertengahan September 2026, berbagai capaian strategis telah diraih, mulai dari percepatan Digitalisasi Identitas Kependudukan (IKD), perekaman KTP-el, pemadanan data nasional, hingga aksi cepat tanggap di daerah terdampak bencana.

Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menyampaikan, percepatan aktivasi IKD terus menunjukkan tren positif. Per 14 September 2026, sebanyak 22,48 juta jiwa penduduk Indonesia telah mengaktifkan IKD. Angka ini setara dengan 23,76 persen dari sekitar 94,65 juta jiwa penduduk yang telah memiliki ponsel pintar dan melakukan rekam dinamis KTP-el. "Penguatan digitalisasi kependudukan menjadi fokus utama kami. Kami terus mendorong percepatan aktivasi IKD melalui berbagai strategi, termasuk program jemput bola di berbagai daerah agar masyarakat makin mudah mengakses layanan publik berbasis digital," ujar Teguh Setyabudi.

Dalam hal perekaman KTP-el, Ditjen Dukcapil mencatat dari total 214.993.060 jiwa wajib KTP, sebanyak 209.088.953 jiwa atau 97,25 persen di antaranya telah melakukan perekaman KTP-el. Sementara, untuk mendukung kelancaran layanan pencetakan, Dukcapil telah melakukan pengadaan 22 juta keping blangko KTP-el pada tahun 2026, di mana posisi ketersediaan per 14 September 2026 masih aman di angka 6.349.890 keping.

Selain KTP-el, penerbitan dokumen kependudukan lainnya juga mencatatkan angka yang signifikan: Kartu Identitas Anak (KIA): Terbit sebanyak 48.836.852 anak atau 65,05 persen dari target 75.071.848 anak wajib KIA. Untuk Akta Kelahiran (Usia 0–4 tahun): Terbit sebanyak 16.487.826 akta atau 95,94 persen dari target 17.185.864 anak.

Sedangkan, Akta Kelahiran (Usia 0–17 tahun): Terbit sebanyak 77.585.337 akta atau 96,84 persen dari target 80.120.018 anak. Adapun dokumen pencatatan sipil lainnya tercatat meliputi penerbitan 15.976.583 Akta Kematian; 92.470.823 Akta Perkawinan, dan 3.794.354 Akta Perceraian.

Pemadanan dan pemanfaatan data kependudukan

Dukcapil juga berhasil menyelenggarakan Pemadanan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dari total 289.060.513 data jiwa yang diterima, tingkat kepadanan data mencapai 99,91 persen atau sebanyak 289.307.788 jiwa padan.

Teguh menjelaskan, integrasi dan pemanfaatan data kependudukan nasional kini telah melayani ribuan lembaga pengguna. Secara akumulatif, terdapat 7.780 lembaga pengguna aktif yang menjalin Kerja Sama (PKS), terdiri dari 2.587 lembaga tingkat pusat dan 5.193 lembaga tingkat daerah. "Integrasi data kependudukan antara Dukcapil Pusat dan Daerah sangat krusial untuk memastikan pelayanan publik, bantuan sosial, hingga kebijakan pembangunan berjalan secara real-time, tepat sasaran, aman, serta terlindungi," tegas Teguh.

Layanan jemput bola di daerah terdampak bencana

Komitmen pelayanan Dukcapil tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang tertimpa bencana alam melalui layanan jemput bola dokumen pengganti. Hingga 14 September 2026, tim Dukcapil telah memfasilitasi sebanyak 59.315 layanan penggantian dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera, serta 11.225 layanan bagi korban bencana Gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melalui berbagai program penguatan seperti Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) dan akselerasi aktivasi IKD, Ditjen Dukcapil Kemendagri berkomitmen penuh menghadirkan pelayanan kependudukan yang prima, cepat, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dukcapil*

Kapolresta Denpasar Mengungkap Perkembangan Kasus Dugaan Pembunuhan Dan Bunuh Diri Yang Melibatkan Satu Keluarga Warga Negara Australia Di Kuta

Ditemui awak media di Ruang Press Room Bid Humas Polda Bali pada selasa 15/9/2026, Kapolresta Denpasar Kombes Pol Leonardo D. Simatupang, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Ariasandy, menyampaikan perkembangan kasus pembunuhan dan bunuh diri satu keluarga WNA Australia dengan TKP di sebuah bungalow di kawasan legian tengah kuta Badung, yang terjadi pada 13 september lalu, dimana ketiga korban meninggal dunia an. SDJ (57 tahun ayah) ditemukan dalam kondisi tergantung menggunakan tali dan kedua anaknya an. ADS dan LKS ditemukan dengan posisi saling bertindih.

Berdasarkan analisis rekaman CCTV dan keterangan saksi, sang suami diduga kuat membunuh kedua anaknya sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri.

Hasil Analisis CCTV dan Rekaman Suara

Dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV di lokasi kejadian, terungkap kronologi tragis tersebut:

• Terdengar suara anak laki-laki (korban) menjerit di dalam kamar, dan terlihat anak perempuan (korban) sempat berlari keluar, namun dikejar dan ditangkap oleh sang ayah/SDJ terduka peklaku, lalu dibawa kembali ke dalam kamar, pelaku kemudian masuk ke gudang untuk mengambil tali berwarna biru yang digunakan untuk mengakhiri hidupnya.

• Upaya Menghilangkan Jejak: Sebelum melancarkan aksi gantung dirinya, pelaku sempat membalikkan arah kamera CCTV ke bawah.

Hasil Otopsi Luar dan Identifikasi

Tim medis dan identifikasi Kepolisian menemukan sejumlah fakta fisik pada tubuh para korban:

• Kekerasan pada Anak: Hasil pemeriksaan visual dokter menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan, khususnya pada bagian leher kedua anak tersebut.

• Ciri Fisik Pelaku: Saat ditemukan, jenazah sang suami menunjukkan indikasi biologis berupa keluarnya cairan sperma, yang memperkuat tanda-tanda kematian akibat gantung diri.

Motif dan Riwayat Gangguan Jiwa

Keterangan dari istri pelaku mengungkap bahwa kondisi keharmonisan rumah tangga mereka telah merenggang sejak tahun 2022 akibat sering terjadi cekcok dan diketahui sang suami/SDJ memiliki kelainan tingkat kecemasan yang sangat tinggi.

Kebetulan tanggal 10 september lalu sang istri pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta.

• Riwayat Percobaan Bunuh Diri: Pelaku juga pernah mencoba mengakhiri hidup bulan lalu menggunakan kabel, namun berhasil digagalkan oleh istrinya. Selama ini, pelaku tidak pernah menjalani pengobatan medis namun sang istri sudah mengetahui kelainan suaminya tersebut.

Kasus ini diselesaikan melalui prosedur hukum dan koordinasi lintas instansi:

Penghentian Penyidikan (SP3): Polresta Denpasar bersama Satreskrim akan mendaftarkan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena pelaku utama telah meninggal dunia.

Koordinasi Konsulat: Polsek Kuta dan pihak Konsulat Australia telah berkoordinasi untuk menyerahkan penanganan ketiga jenazah sepenuhnya kepada sang istri.

Penolakan Otopsi: Pihak istri telah membuat surat pernyataan resmi untuk tidak dilakukan otopsi menyeluruh, mengingat bukti-bukti petunjuk dari CCTV serta riwayat medis pelaku sudah dianggap sangat jelas, ungkap KBP Leonardo.

Resmikan Task Force, BRIN Siapkan 12 Fokus Riset untuk Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara resmi menugaskan Task Force Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk periode kerja 2026 hingga 2028, Task Force BRIN membawa pendekatan terintegrasi dan holistik yang ditopang oleh 12 Bidang Fokus Riset dan Inovasi Utama. Penugasan ini ditandai melalui Kick Off Meeting bertema “Sinergi Riset dan Inovasi untuk Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera”, di Grand Ballroom Gedung Widya Graha BRIN, Gatot Subroto, Jakarta.

Jakarta, 15 September 2026. BRIN berkomitmen menghadirkan solusi berbasis sains (science-based policy & action) untuk mengatasi dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh-Sumatera. Pembentukan Task Force merupakan tindak lanjut langsung atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Tiga Provinsi, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala BRIN Nomor 18/I/HK/2026. Task Force BRIN ini dikoordinatori oleh Joko Widodo, Ph.D.

Kepala BRIN, Arif Satria, menegaskan riset dan inovasi harus hadir langsung di tengah masyarakat yang terdampak bencana. “Riset dan inovasi tidak boleh berhenti di meja laboratorium atau menara gading. Riset harus hadir di tengah lumpur bencana, menjawab jeritan warga, dan memberikan solusi berbasis sains untuk pemulihan tanah Aceh-Sumatera,” katanya.

Sejak fase tanggap darurat bencana, BRIN telah menerjunkan inovasi teknologi terapan berupa Mobil Arsinum (Air Sulingan Minum) ke wilayah terdampak. Teknologi ini mampu mengolah air bah dan air sungai berlumpur pekat menjadi air yang siap dan aman untuk dikonsumsi langsung oleh warga. Langkah ini terbukti menjadi solusi vital di tengah terisolasinya akses air bersih masyarakat pascabencana.

Selain penanganan darurat, BRIN berfokus pada akar masalah lingkungan. Hasil pemetaan dan identifikasi tim BRIN mencatat sedikitnya 118 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Aceh dan Sumatera Utara mengalami kerusakan dan dampak serius akibat banjir bandang dan tanah longsor. “Jika kita hanya membangun kembali rumah tanpa memulihkan daya dukung lingkungan dan mengelola DAS secara terpadu dari hulu ke hilir, maka kita hanya sedang menunggu bencana berikutnya terulang kembali,” tegas Arif.

Untuk periode kerja 2026 hingga 2028, Task Force BRIN membawa pendekatan terintegrasi dan holistik yang ditopang oleh 12 Bidang Fokus Riset dan Inovasi Utama, yaitu Pemodelan Spasial Risiko Multibencana, Pemetaan dan Pemodelan Deforestasi Berbasis Machine Learning, Re-evaluasi Kesesuaian Lahan Pertanian, Analisis Data Penginderaan Jauh, Teknologi Arsinum dan Logistik Air Bersih, Kesehatan dan Kerentanan Sosial Masyarakat, Rumah Modular Tahan Gempa, Restorasi Kekritisan DAS, Perlindungan Sosial Adaptif dan Penguatan Resiliensi Komunitas, Desain Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi, Inovasi Perahu Fiberglass dan Kapal Listrik, serta Pengembangan Early Warning System (EWS) yang lebih presisi.

Program pemulihan jangka panjang ini disokong oleh dukungan pendanaan Riset Inovasi Strategis (PRIS) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta kolaborasi erat lintas sektor yang melibatkan Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Daerah (Aceh, Sumut, Sumbar), TNI/Polri, Palang Merah Indonesia (PMI), perguruan tinggi, lembaga filantropi, sektor swasta, dan pers.

Kick Off Meeting ini turut dihadiri jajaran pimpinan nasional dan daerah, antara lain Ketua Satgas Nasional/Mendagri Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Deputi Bappenas Ir. Medrilzam, Ketua Umum PMI Dr. (H.C.) Drs. H. M. Jusuf Kalla, serta para Gubernur dan Kepala BPBD dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

balilegalexperts.com Paparkan Enam Fungsi Utama Audit Hukum bagi Korporasi

Hukum — Audit hukum merupakan proses sistematis, berkala, dan berkelanjutan untuk menilai kesesuaian aktivitas organisasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbeda dari pendapat hukum yang bersifat kasuistis, audit hukum menekankan pengujian berbasis bukti dan rekomendasi perbaikan. Tujuannya bukan semata menemukan pelanggaran, melainkan membangun fondasi kepatuhan yang membuat organisasi berjalan aman secara hukum. Hal ini disampaikan balilegalexperts.com, jasa konsultan hukum yang fokus pada pendampingan kepatuhan korporasi.

Tujuan utama audit hukum adalah memberikan keyakinan memadai bahwa entitas telah mematuhi seluruh ketentuan hukum yang relevan, sekaligus mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial, operasional, maupun reputasi. Menurut balilegalexperts.com, tujuan tersebut dijabarkan dalam sejumlah fungsi yang saling melengkapi: memastikan kepatuhan terhadap peraturan vertikal maupun horizontal; memetakan eksposur hukum seperti sengketa, wanprestasi, dan sanksi administratif berdasarkan probabilitas serta dampaknya; menghasilkan rekomendasi preventif agar organisasi memiliki sistem deteksi dini; melindungi kepentingan pemegang saham, kreditur, karyawan, dan mitra bisnis; menyediakan data objektif bagi direksi dan investor dalam mengambil keputusan strategis; serta menjadi instrumen due diligence dalam merger, akuisisi, dan penawaran saham perdana.

Dengan mengacu pada standar Institute of Internal Auditors, audit hukum dijalankan melalui empat tahap: perencanaan, pengujian bukti, evaluasi dan pelaporan, serta pemantauan tindak lanjut. Muara seluruh proses tersebut adalah terciptanya lingkungan organisasi yang taat hukum, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, audit hukum berfungsi sebagai mekanisme perlindungan nilai sekaligus pendorong tata kelola yang baik. Informasi lebih lanjut mengenai layanan ini dapat diakses melalui balilegalexperts.com.

Kapolda Bali Resmi Membuka Musda V KBPP Polri, Tekankan Sinergitas dan Peran Strategis Keluarga Besar Polri

Wargarakyat.com Viral

Kapolda Bali Resmi Membuka Musda V KBPP Polri, Tekankan Sinergitas dan Peran Strategis Keluarga Besar Polri

DENPASAR — Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) V Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) Daerah Bali. Acara ini diselenggarakan di Gedung Presisi Polda Bali pada Senin, 14 September 2026.

Kegiatan Musda V KBPP Polri tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Polda Bali, pengurus pusat serta daerah KBPP Polri, dan perwakilan kader dari berbagai wilayah di Bali.

Dalam sambutannya, Irjen Pol. Daniel Adityajaya menyampaikan apresiasi dan menyambut baik terselenggaranya Musda V ini.

Kapolda Bali menekankan bahwa KBPP Polri merupakan bagian integral dari keluarga besar Kepolisian yang memiliki peran strategis sebagai mitra strategis Polri di tengah masyarakat.

"Sebagai etalase Indonesia di mata dunia, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bali merupakan tanggung jawab bersama. Kehadiran KBPP Polri diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan institusi dalam mengedukasi masyarakat, menjaga persatuan, serta mendukung program-program pemerintah dan kepolisian," ujar Irjen Pol. Daniel Adityajaya dalam arahannya.

Melalui pelaksanaan Musda V ini, Kapolda Bali berharap organisasi dapat melahirkan kepengurusan yang solid, program kerja yang inovatif, serta mampu meningkatkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa.

Ia juga berpesan agar kader KBPP Polri senantiasa menjaga nama baik institusi Polri serta menjadi teladan dalam memelihara kedamaian sosial, khususnya di Pulau Dewata.

Acara pembukaan Musda ditandai secara simbolis dengan pengetokan palu oleh Kapolda Bali didampingi jajaran pengurus, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan ramah tamah bersama seluruh peserta musyawarah.

Jurnalis Bali Gelar Doa Bersama untuk 5 Wartawan dan 3 Awak Kapal yang Hilang Kontak saat Liput Gunung Anak Krakatau

Wargarakyat.com Viral

Denpasar - Sejumlah jurnalis di Bali menggelar aksi doa bersama untuk lima wartawan dan tiga awak kapal yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Senin (7/9/2026).

Aksi yang digelar di depan monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Minggu (13/9/2026), ini diinisiasi oleh Pewarta Foto Indonesia (PFI) Denpasar serta melibatkan sejumlah organisasi pers dan media seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bali, Perhimpunan Jurnalis Nusa Tenggara Timur (PENA NTT), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali.

"Kami semua berharapan agar besok pada hari ketujuh bisa ditemukan atau bisa ada hasil yang lebih baik dengan doa-doa yang kita panjatkan hari ini," kata Ketua PFI Denpasar, Dicky Bisinglasi.

Dicky berharap dengan doa bersama ini dapat menghasilkan titik terang di pencarian hari ketujuh dan seterusnya. Sesuai aturan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014, operasi SAR berlangsung selama tujuh hari, semenjak ditunjuknya SMC (Search and Rescue Mission Coordinator), dan berpotensi diperpanjang dengan alasan kemanusiaan.

Dia menyampaikan bahwa semua wartawan yang hilang kontak merupakan senior-senior yang dia yakini sangat paham tentang resiko dan mitigasi saat meliput sebuah bencana.

"Namun rupanya naas menghampiri, entah apa yang terjadi. Mereka-mereka ini juga bukan orang baru, mereka adalah senior-senior saya. Saya pribadi kenal empat dari kelima orang itu," ungkap Dicky.

Dicky berharap tim SAR mendapatkan tanda-tanda keberadaan lima wartawan dan tiga awak kapal. "Sehingga harapan kita semua dengan adanya doa hari ini, dapat mempermudah pencarian tim rescue dan membuahkan hasil," tandasnya.

Aksi ini juga diisi dengan pembacaan puisi dari Denpasastra oleh Pranita Dewi dengan judul "Kabar dari Laut". Kemudian, dilanjutkan puisi dari Moch Satrio Welang dengan judul "Anak Yang Memeluk Matahari". Sebanyak 50 lebih jurnalis lintas organisasi profesi dan media turut berpartisipasi dalam aksi ini.

Lima wartawan tersebut adalah Muhammad Bagus Khoirunnas sebagai fotografer Antara Biro Banten, Arie Basuki sebagai fotografer Merdeka.com, Yudistiro Pranoto sebagai fotografer iNews.id, Firdaus Wajidi sebagai videografer Anadolu Agency, dan Donal Husni sebagai wartawan visual lepas.

Empat dari lima wartawan visual tersebut merupakan anggota PFI dari Jakarta dan Tangerang. Sedangkan, tiga awak kapal yang bersama mereka adalah Warta sebagai nahkoda, Surakman sebagai ABK, dan Heritanto sebagai pemandu. Istimewa

Foto-foto: Anggara Mahendra - PFI Denpasar

Arus Lalu Lintas Melambat di Lodtunduh, Rambu Konstruksi Jadi Petunjuk

Wargarakyat.com Viral

Lodtunduh, Gianyar — Kemacetan lalu lintas terpantau di kawasan Lodtunduh, Ubud, Gianyar Regency, Bali, Sabtu (12/9/2026) sekitar pukul 14.28 WITA. Kondisi itu terekam dalam sebuah foto yang memperlihatkan tiga pengendara sepeda motor melintas di bawah kanopi pohon besar di sepanjang jalan beraspal. Antrean kendaraan di lokasi dilaporkan melambat, seiring munculnya rambu peringatan konstruksi berwarna kuning di sisi kiri jalan.

Penyebab kemacetan diduga berkaitan dengan pekerjaan perbaikan dan pengaspalan jalan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait maupun kontraktor proyek mengenai jadwal dan ruang lingkup pekerjaan tersebut. Rambu yang terpasang sebagian tertutup di balik kendaraan di depannya, sehingga pengendara yang datang dari arah berlawanan berpotensi kurang mengantisipasi adanya penyempitan lajur.

Meski demikian, arus kendaraan tetap bergerak dan tidak dilaporkan terjadi penghentian total. Dua sepeda motor dalam foto tersebut tampak tetap melaju dengan pengendaranya mengenakan helm. Pengguna jalan diimbau berhati-hati dan memperhitungkan waktu tempuh, khususnya pada jam-jam sibuk di kawasan wisata Ubud yang lalu lintasnya padat. Istimewa

Momen Akrab Presiden Prabowo Bersama PM Modi, Presiden Putin, dan Presiden Xi Jelang Pembukaan KTT BRICS

Wargarakyat.com Viral

Momen tersebut menjadi salah satu gambaran diplomasi personal yang turut mewarnai kehadiran Presiden Prabowo pada KTT BRICS. Di luar sesi formal, pertemuan antarpemimpin memberikan ruang untuk membangun komunikasi serta memperkuat hubungan baik antarnegara.

Presiden Prabowo Subianto berbincang hangat dengan sejumlah pemimpin dunia di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India pada Sabtu, 12 September 2026. Foto: BPMI Setpres/Unggahan Akun Media Sosial @sekretariat.kabinet

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berbincang hangat dengan sejumlah pemimpin dunia di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India pada Sabtu, 12 September 2026. Presiden Prabowo tampak berbincang bersama Perdana Menteri Republik India Narendra Modi, Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, serta Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping sebelum sesi pembukaan KTT dimulai.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya membagikan momen tersebut. Pertemuan singkat tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan bersahabat.

“Keempat pemimpin tampak berbincang dalam suasana hangat dan bersahabat sebelum sesi pembukaan dimulai,” tulis Seskab Teddy.

Presiden Prabowo tampak berada bersama Presiden Putin ketika PM Modi dan Presiden Xi bergabung dalam perbincangan. Interaksi tersebut memperlihatkan kedekatan komunikasi antarpemimpin di sela agenda resmi pertemuan multilateral.

Momen tersebut menjadi salah satu gambaran diplomasi personal yang turut mewarnai kehadiran Presiden Prabowo pada KTT BRICS. Di luar sesi formal, pertemuan antarpemimpin memberikan ruang untuk membangun komunikasi serta memperkuat hubungan baik antarnegara.

Keikutsertaan Presiden Prabowo dalam KTT BRICS ke-18 juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk terus aktif berperan dalam berbagai forum internasional dan memperluas kemitraan dengan negara-negara sahabat.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya hubungan luar negeri yang terbuka dan kerja sama dengan seluruh pihak berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.

Suasana hangat sebelum pembukaan KTT tersebut sekaligus mencerminkan hubungan baik Indonesia dengan India, Rusia, dan Tiongkok sebagai sejumlah mitra strategis Indonesia di kawasan maupun tingkat global.

(BPMI Setpres)

Hotspot Turun di Empat Provinsi Prioritas, Pengendalian dan OMC Terus Diperkuat

Wargarakyat.com Viral

SIARAN PERS

Nomor: SP.508/HKLN/09/2026

Jakarta, 9 September 2026 - Empat dari enam provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan penurunan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) pada 8 September 2026. Penurunan terpantau di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan Jambi. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan tetap memperkuat operasi pengendalian melalui pemadaman darat dan udara, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang pada 8 September mendukung terjadinya hujan di sebagian wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, pada Selasa, 8 September 2026 pukul 21.10 WIB, secara nasional terdeteksi 397 hotspot high confidence, meningkat tipis sebanyak 11 titik dibandingkan 386 hotspot pada 7 September 2026. Pada enam provinsi prioritas, perkembangan hotspot high confidence tercatat sebagai berikut:

• Sumatera Selatan: 76 titik;

• Kalimantan Tengah: 63 titik;

• Kalimantan Barat: 12 titik;

• Riau: 8 titik;

• Kalimantan Selatan: 6 titik; dan

• Jambi: 3 titik.

Data tersebut menunjukkan empat dari enam provinsi prioritas mengalami penurunan hotspot, dengan penurunan paling terlihat di Kalimantan Barat dari 31 menjadi 12 titik. Sumatera Selatan juga menurun dari 88 menjadi 76 titik, meskipun masih mencatat jumlah hotspot high confidence tertinggi di antara enam provinsi prioritas sehingga tetap menjadi salah satu fokus pengendalian.

Sementara itu, peningkatan terpantau di Kalimantan Tengah dari 46 menjadi 63 titik dan Kalimantan Selatan dari 4 menjadi 6 titik. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penentuan prioritas patroli, groundcheck, serta pengerahan operasi darat dan udara.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Karena itu, setiap indikasi tetap diverifikasi melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual di lapangan.

Upaya pengendalian karhutla melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dilakukan Kementerian Kehutanan sebagai bagian dari penguatan operasi darat dan udara. Pelaksanaan OMC pada 8 September 2026 mendukung terjadinya hujan di sebagian wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Hujan tersebut membantu proses pembasahan lahan dan mendukung pengendalian kebakaran di lapangan. Di Kalimantan Barat, hotspot high confidence pada pemantauan terakhir turun dari 31 menjadi 12 titik. Sementara di Kalimantan Tengah, hotspot meningkat dari 46 menjadi 63 titik sehingga operasi dan kewaspadaan tetap diperkuat meskipun hujan telah turun di sebagian wilayah.

Perkembangan tersebut menunjukkan kondisi karhutla masih dinamis. Hujan membantu meningkatkan kelembapan dan pembasahan lahan, namun pada lokasi yang masih memiliki api aktif maupun bara bawah permukaan, terutama di lahan gambut, pemadaman, pembasahan, dan pendinginan tetap dilanjutkan untuk mencegah api kembali menyala.

Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan para pihak terus melakukan patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, serta pemantauan lokasi yang berpotensi mengalami penyalaan kembali.

Selain operasi darat, sebanyak 53 unit armada udara disiagakan untuk mendukung pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dari jumlah tersebut:

• 19 armada digunakan untuk patroli udara dan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca; dan

• 34 armada digunakan untuk operasi water bombing.

Pengerahan armada dilakukan berdasarkan perkembangan situasi, kondisi meteorologis, dan kebutuhan lapangan. Operasi udara diarahkan untuk mempercepat penanganan, menekan penjalaran api, dan mendukung operasi petugas di darat.

Selain perkembangan hotspot dan kondisi kebakaran, pemerintah terus memantau kualitas udara berbasis PM2,5. Kondisi kualitas udara masih bervariasi. Sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat, bahkan terdapat area di Kalimantan dengan kategori berbahaya, sementara sebagian besar wilayah Indonesia lainnya berada pada kategori baik hingga sedang.

Pengamatan meteorologi penerbangan BMKG pada 8 September 2026 siang menunjukkan asap masih memengaruhi jarak pandang di sejumlah wilayah prioritas:

• Pontianak: sekitar 3 kilometer, berasap;

• Palangka Raya: sekitar 5 kilometer, berasap;

• Palembang: sekitar 5 kilometer, berasap;

• Pekanbaru: sekitar 4 kilometer, berasap;

• Jambi: sekitar 3 kilometer, berasap; dan

• Banjarmasin: sekitar 8 kilometer, berawan.

Pemantauan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hotspot menurun di sejumlah provinsi, dampak asap masih perlu diwaspadai. Hujan hasil OMC di sebagian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah diharapkan membantu proses pembasahan dan perbaikan kondisi secara bertahap, namun kualitas udara dan jarak pandang tetap terus dipantau.

Jarak pandang dan kualitas udara dapat berubah mengikuti aktivitas kebakaran, konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, kelembapan, curah hujan, serta dinamika atmosfer. Karena itu, hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, cuaca, curah hujan, sebaran asap, dan jarak pandang terus dipantau secara terpadu sebagai dasar menentukan prioritas operasi.

Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat di wilayah terdampak asap juga diminta mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara, cuaca, dan jarak pandang serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi lingkungan memburuk.

Masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran diminta segera melapor agar dapat ditindaklanjuti petugas melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan pada nomor 021-5704618, WhatsApp +62 8131-00-35000, atau email posko.karhutla@kehutanan.go.id.

Penanggung jawab berita:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id

YouTube: Kementerian Kehutanan

Facebook: Kem

enterian Kehutanan

Instagram: @kemenhut

X: @kemenhut_ri

Indonesia-AS Perluas Kerja Sama Digital, Meutya Hafid: Kedaulatan dan Perlindungan Masyarakat Jadi Prioritas

Wargarakyat.com Viral

Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Sekjen Ismail dan Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat melakukan pertemuan dengan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar AS untuk Indonesia Joy M. Sakurai di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (08/09/2026). Foto: Anhar/Komdigi

Indonesia membuka ruang lebih luas bagi kerja sama teknologi dengan Amerika Serikat, mulai dari pengembangan kecerdasan artifisial (AI) hingga pelindungan anak di ruang digital.

Pemerintah memastikan penerapan teknologi dan kerja sama dengan industri global tetap mengikuti kepentingan nasional serta memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan keterbukaan Indonesia terhadap teknologi global harus berjalan bersama dengan kepastian aturan dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

“Teknologi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kerja sama dan penerapannya harus tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional, termasuk memastikan masyarakat mendapatkan ruang digital yang aman,” ujar Meutya dalam pertemuan dengan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joy Sakurai di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (08/09/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Amerika Serikat membahas sejumlah agenda digital, termasuk pengembangan AI serta kebijakan pelindungan anak di ruang digital.

Di bidang AI, Meutya menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan kerangka tata kelola yang mengatur pengembangan dan pemanfaatan AI berdasarkan tingkat risiko. Pemerintah ingin inovasi tetap berkembang, tetapi masyarakat memiliki kepastian mengenai keamanan dan penggunaan teknologi tersebut.

“Peta jalan AI disusun untuk melengkapi tingkat adopsi kecerdasan artifisial yang sangat tinggi di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Kami menghadirkan regulasi berbasis risiko bukan untuk menghambat inovasi, melainkan membangun rasa aman dan kepercayaan publik terhadap teknologi,” tegas Meutya.

Pemerintah juga menyiapkan kerangka Responsible AI dengan klasifikasi berdasarkan tingkat risiko, mulai dari risiko yang tidak dapat ditoleransi, risiko tinggi, hingga risiko rendah. Penerapannya akan disesuaikan dengan karakteristik setiap sektor melalui regulasi sektoral.

Selain pengembangan AI, Indonesia dan Amerika Serikat membahas pelindungan anak di ruang digital. Pemerintah menerapkan pendekatan berbasis risiko dan usia, bukan pemblokiran total terhadap akses anak ke ruang digital.

Meutya mengatakan pemerintah membatasi kepemilikan akun mandiri berdasarkan tingkat risiko platform. Platform berisiko tinggi ditujukan untuk pengguna berusia 16 tahun ke atas, sedangkan platform dengan risiko lebih rendah memiliki batas usia 13 tahun.

“Kami membatasi akses mandiri hingga usia 16 tahun untuk platform digital berisiko tinggi dan usia 13 tahun untuk risiko rendah. Kami mendorong perusahaan teknologi besar mengubah desain produk mereka agar ramah anak, membatasi durasi layar, serta menutup akses obrolan dengan orang asing tanpa persetujuan orang tua,” tambah Meutya.

Pihak Amerika Serikat menyambut langkah Indonesia dalam tata kelola digital dan menawarkan kerja sama melalui AI Export Center di San Francisco, dukungan tenaga ahli, serta asistensi implementasi AI bagi instansi pemerintah.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memastikan keterbukaan terhadap perkembangan teknologi tetap berjalan bersama kepastian regulasi, perlindungan infrastruktur strategis, dan perlindungan masyarakat.

Bagi pemerintah, kedaulatan digital tidak berarti menutup diri dari teknologi global. Kedaulatan diwujudkan dengan memastikan Indonesia tetap memiliki kendali atas aturan, penerapan teknologi, perlindungan infrastruktur, dan kepentingan masyarakat yang menjadi penerima manfaat utama transformasi digital.

Subscribe to: Posts (Atom)

Copyright (C) 2026 WARGARAKYAT.COM All Right Reserved Published | Templates